Analisis Dan Identifikasi Hukum Publik yang Berlaku Di Indonesia , Rasa aman yang diberikan oleh negara terhadap Masyarakat

Hukum pidana Indonesia

Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

Hukum tata negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

Hukum tata usaha (administrasi) negara

Hukum tata usaha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam “keadaan yang bergerak”. Hukum tata usaha negara juga sering disebut HTN dalam arti sempit.

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata. Dalam hukum acara perdata, dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya; Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.

Asas dalam hukum acara pidana

Asas didalam hukum acara pidana di Indonesia adalah:

  • Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
  • Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP).
  • Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP).
  • Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP).
  • Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.

Hukum antar tata hukum

Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.

Hukum adat di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau referendum maupun amandemen terhadap UUD 1945 secara tegas dan konsisten. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Istilah hukum

Advokat

Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta – yang semula terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum – adalah advokat.

Advokat dan pengacara

Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara, penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Pengacara sesuai dengan kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan. Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat saja.

Dahulu yang membedakan keduanya yaitu Advokat adalah seseorang yang memegang izin ber”acara” di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk “beracara” di seluruh wilayah Republik Indonesia sedangkan Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izin praktek / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimana wilayah beracaranya adalah “hanya” diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin praktek tersebut. Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.(Pengacara dan Pengacara Praktek/pokrol dst seteah UU No. 18 tahun 2003 dihapus)

Konsultan hukum

Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.

Jaksa dan polisi

Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup wilayahnya. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akan menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisa bukti-bukti serta saksi untuk diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian, untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa, yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status terdakwa berubah menjadi terpidana.

 

Keberadaanku Aman, Menyenangkan dan Bermanfaat bagi Masyarakat: Perubahan Perilaku Petugas Kepolisian

 

Written by Administrator
Monday, 01 December 2008 11:22
Pendahuluan

Awas jangan menangis terus itu ada polisi…… seorang ibu yang menakut-nakuti anaknya yang sedangan rewel agar diam dan tidak menangis. Setiap keluarga yang didatangi terkejut dan tetangga kanan kiri akan bertanya ada apa? Siapa yang ditangkap?, ada masalah apa? Kedatangan polisi ke masyarakat sering dianggap ada masalah kriminil.Saat polisi lalu lintas melakukan pemeriksaan surat-surat atau menghentikan kendaraan di jalan selalu ada prasangka buruk terhadap polisi.

Saat saya akan melihat pameran karikatur di Bentara Budaya dengan pakaian dinas polisi langsung ditanya oleh satpam penjaga : “pak ada keperluan apa ? apa yang bisa kami Bantu?” itu mungkin sikap respek tetapi hati saya merasakan kalau satpam ini curiga ada apa ya jangan -jangan polisi ini akan menegur tau bahkan menutup pameran karikatur yang sedang diselenggarakan. Maklum karikatur biasanya penuh kritik yang pedas terhadap pemerintah maupun aparat. Gambaran itulah yang menunjukan keberadaan polisi dengan masyarakatnya ada jurang pemisah, ada jarak yang cukup jauh dan ada kecurigaan atau saling ketidak percayaan baik dari kepolisian terhadap masyarakatnya maupun sebaliknya.

Ketidak percayaan masyarakat terhadap polisi dapat ditunjukan dari berbagai anekdot yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti “hilang ayam lapor polisi malah hilang kambing”. Ada sebuah cerita yang menceriterakan seseorang yang putus asa karena tidak punya uang akhirnya dia nekat mengirim surat kepada Tuhan untuk minta uang seratus ribu rupiah. Saat itu ada polisi yang iba membaca surat itu yang berupaya untuk menyenangkan atau setidaknya memberikan setetes harapan bahwa Tuhan ada dan mengasihi umatnya. Maka polisi itu berinisiatif memanggil orang itu dan memberi uang sebesar lima puluh ribu rupiah, sebagai jawaban dari Tuhan. Apa nyatanya, orang yang diberi uang tersebut kembali menulis surat kepada Tuhan . yang isinya :”Tuhan mohon lain kali kalau memberi uang jangan dititipkan polisi, karena kalau lewat polisi pasti dipotong. Saya percaya Tuhan memberi saya seratus ribu tetapi sama polisi hanya diberikan lima puluh ribu. Tolong ya Tuhan kalau mau menolong hambamu sekali lagi saya mohon jangan lewat polisi”.

Kalau kita perhatikan saudara, teman atau kenalan saudara kita, tatkala ada masalah yang berkaitan dengan kamtibmas, kriminalitas, tilang, SIM dsb selalu berupaya menghubungi saudaranya yang polisi atau setidaknya mencari kenalan polisi, sukur-sukur yang pangkatnya tinggi untuk membantu atau menemani atau setidaknya menelpon atau mengirim SMS ke kantor polisi atau kepada petugas polisi yang akan dituju. Mengapa ini terjadi? Karena saudara kita atau teman kita tadi tidak yakin akan mendapatkan pelayanan yang sebagaimana yang seharusnya. Dalam benaknya penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran, jangan-jangan ….saya malah tidak nyaman, jangan-jangan saya malah jadi tersangka…. dsb.

Kecurigaan polisi kepada masyarakat dapat ditunjukan dari penugasanya yang lebih mengedepankan faktor ancaman. “Sesuatu ada karena dimengerti” kata filsuf Berkeley). Bagaimana kalau yang dipahami dan dimengerti adalah saling kecurigaan dan saling tidak percaya. Apa jadinya? Yang pasti tumbuh dan berkembang adalah kebencian. Kalau kebencian yang mendominasi maka tidak ada kebaikan dan ini yang sering dikatakan dengan kejahatan kebencian (hate crime).

Dalam tulisan ini ingin ditunjukan tentang perubahan perilaku atau tindakan para petugas polisi dalam melaksanakan pemolisianya dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang protaginis. Yang lebih fokus lagi pada kebudayaan organisasi Polri dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum. Bahasan dalam tulisan ini mencakup kebudayaan organisasi Polri, citra polisi di mata masyarakat, dan perubahan perilaku maupun tindakan polisi yang dapat dirasakan aman, menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengertian yang bagaimana agar adanya perubahan perilaku petugas kepolisian? Kesalahan pengertian dapat menyesatkan bahkan dapat mengkacaukan. Maka pengertian atau pemahaman terhadap sesuatu sangat mempengaruhi implementasinya. Yang pertama dan utama adalah pengertian tentang apa peran dan fungsi polisi dalam masyarakat. Keberadaan polisi dalam masyarakat yang modern dan demokratis adalah fungsional dan tumbuh berkembang karena adanya kebutuhan pelayanan kepolisian dari masyarakat. “Dadi polisi kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane”. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat adalah pelayanan keamanan (security service) yang mendukung tumbuh dan berkembangnya kualitas hidup masyarakat. Dan keberadaan polisi adalah untuk membuat masyarakatnya beradab (lihat Suparlan, 2005). Polisi harus satu langkah lebih maju dari masyarakatnya (Rahardjo, 2005).

Kebudayaan Polri

Kebudayaan Polri adalah kebudayaan yang dimiliki oleh organisasi Polri, yang berisi pengetahuan, keyakinan-keyakinan mengenai dirinya dan posisinya dalam lingkungan tersebut. Yang digunakan sebagai acuan atau pedoman organisasi Polri dalam melaksanakan pemolisianya maupun tindakan para petugas kepolisian untuk pemenuhan kebutuhan baik biologi, sosial maupun adab sebagai manusia (lihat Suparlan, 2005,2007)

Kebudayaan Polri dapat sebagai kebudayaan organisasi maupun kebudayaan para petugas kepolisian secara mendasar menurut Profesor Parsudi Suparlan (2007) dapat dibedakan isi maupun fungsingnya walaupun dalam hubungan yang saling mempengaruhi.

“………kebudayaan organisasi Polri membentuk, mengarahkan, dan memberi corak kebudayaan para anggota dan petugas Polri sebagai mana yang terwujud dalam pola – pola tindakan dari para petugas Polri. Di lain pihak kebudayaan para anggota atau petugas Polri turut membentuk, mengarahkan, dan memberi corak kebudayaan Polri sebagai organisasi melalui berbagai bentuk kebijakan pada berbagai tingkat organisasi serta penerapannya oleh para anggota Polri, dan melalui berbagai bentuk tindakan pemolisian dan tindakan – tindakan pemenuhan kebutuhan yang telah mereka lakukan secara berpola sebagai manusia”.

Kebudayaan Polri ini antara yang ideal atau yang sebagaimana yang seharusnya seperti yang tertuang dalam Tri Brata, Catur Prasetya, Kode Etik, Pedoman Pelaksanaan mupun Petunjuk-Petunjuk Pelaksanaan dapat berbeda bahkan bertentangan dengan yang aktual atau yang dijadikan acuan ataupedoman oleh para petugas kepolisian. Dan tentu ini mempengaruhi citra Polri dalam masyarakat. Polri merupakan institusi negara untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya bila menyimpang atau melakukan tindakan yang sebaliknya maka penghormatan atau kepercayaan dari masyarakat kepada Polri akan berbalik menjadi hujatan dan ketidak percayaan. Ini merupakan kebangkruan dan social costnya sangat mahal yang harus dibayar oleh Polri.

Apa yang sekarang ini terjadi ? kebudayaan yang ideal tidak sama bahkan bertentagan dengan yang aktual. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai acuan Polri sekarang ini tak jarang diabaikan bahkan dilupakan dan yang diagung-agungkan oleh kebayakan para petugas kepolisian adalah nilai-nilai materialistis, hidonis dan memuja uang. Dan hal tersebut dianggap biasa-biasa saja, atau sebagai kewajaran atau sebagai sikap yang permisif karena Polri serba terbatas dan penuh dengan kekurangan. Pemujaan terhadap hal-hal yang hidonis atau materialistis tersebut juga dapat ditunjukan dengan adanya jabatan basah dan kering dalam institusi Polri.

Seorang anggota Polri akan merasa berbangga hati dan seolah mendapat rahmat atau kepercayaan dari pimpinan bila di tempatkan pada posisi yang dianggap basah. Pada posisi jabatan tersebut yang bersangkutan mempunyai kewenangan dan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh petugas polisi, namun dilakukanya demi mendapatkan sesuatu imbalan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhanya baik perorangan maupun kelompok. Tentu yang dibutuhkan atau sikap yang ditonjolkan atau tindakan yang diutamakan adalah loyalitas kepada atasan secara personal, walaupun tindakannya akan menyusahkan atau menyengsarakan orang lain. Dengan berbuat demikian maka yang bersangkutan akan aman, dianggap dapat mengamankan kebijakan pimpinan, loyal dan pasti ini akan terhormat dan menjadi idola bagi rekan-rekan ang lainya. Sedangkan yang berseberangan atau yang kritis atau yang bertindak benar sebagai mana seharusnya seorang polisi kadang kala justru mengalami penghinaan atau diabaikan dan ditempatkan di tempat yang dianggap kering, atau susah mendapatkan uang tambahan di luar gajinya. Dan tentu yang bersangkutan akan dilabel tidak loyal, tidak mumpuni yang juga sering dihambat kariernya.

Jenderal Polisi (purn) Hoegeng Iman Santoso mantan Kapolri mengatakan :’ Memang baik menjadi orang penting tetapi lebih penting menjadi orang baik”. Namu hal tersebut sekarang ini dilupakan bahkan sekarang ini dijungkir balikan, “yang paling penting adalah orang yang bernasib baik”. Tentu dalam konteks ini adalah diakitkan dengan jabatan yang basah dan tentu kaya atau setidaknya mempunyai harta atau kekayaan di atas rekan-rekanya, walupun tanpa perjuangan atau tanpa kinerja yang prima.

“Esse est percipi : Sesuatu itu ada karena ada pengertian” kalau yang dimengerti uang, jabtan basah maka perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat akan bersifat pura-pura atau superfisial dan tentu sering ditonjol-tonjolkan dalam kegiatan seremonial yang sesaat tanpa tindak lanjut yang berkesinambungan. Polisi keberadaanya adalah untuk membuat masyarakatnya beradab, bagimana akanmembuat beradab bila polisinya biadab. Ibarat orang buta menuntun orang buta, tentu kesesatan yang dihasilakan, mungkin juga kehancuran karena akan terjerumus bersama ke dalam jurang dalam.
Citra Polisi

Citra atau gambar, yang merupakan image yang ada dalam pikiran, perasaan, pandangan, anggapan dari seseorang, kelompok maupun masyarakat tentang sesuatu. Dan biasanya diadikan label penilaian tentang sesuatu walaupun kebenaranya belum tentu benar, namun diyakini sebagai kebenaran sesuai dengan yang dilabelkan. Bagaimana dengan citra Polri? Banyak kalangan yang mengakui Polri telah melakukan banyak perubahan dan kemajuan yang dapat meningkatkan keyakinan maupun kepercayaan masyarakat. Prestasi besar yang telah dicapai Polri seperti pengungkapan kasus Terorisme, penyelundupan, Narkoba, Pembunuhan dsb mengangkat citra Polri di mata masyarakat. Prestasi tersebut yang sering dikataan sebagai celebrity case prestasi khusus dan dalam waktu yang tertentu. Sedangkan yang merupakan daily case atau yang sehari-hari dilakukan sering berbeda bahkan bertentangan, itulah yang sering dilihat dan dihadapi masyarakat, sehingga prestasi gemilang Polri sering dilupakan begitu saja atau tidak mampu menganggkat citra Polri pada umumnya.

Pada saat polisi Indonesia berkunjung ke Jepang dan melihat polisi Jepang begitu ramah, sopan, sabar dan bekerja dengan profesional, polisi Indonesia terheran dan bertanya:” saudara menjadi polisi kok baik sekali?”. Jawaban polisi Jepang itu dengan keheranan:”Saya tidak berbuat baik, ini pekerjaan saya”. Pada suatu ketika polisi Jepang berkunjung ke Indonesia dan melihat tindakn polisi Indonesia yang sedang marah kepada seorang pelanggar, membentak-bentak dan bicara kasar,setelah itu dimintai uang untuk damai. Dengan terheran-heran polisi Jepang itu bertanya kepada polisi Indonesia:” Mengapa saudara berbuat tidak baik atau jahat kepada masyarakat?” Jawaban polisi Indonesia dengan enteng :” saya tidak berbuat jahat, ini pekerjaan saya”.

Anekdot di atas menggambarkan bahwa pengertian atau nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau yang dipedomani merupakan dasar dari suatu perilaku atau tindakan yang tentunya sangat berkaitan erat dengan pencitraan. Bagi polisi Jepang ya itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya tanpa merasa menjadi istimewa atau merasa berprestasi. Demikian halnya Polisi Indonesia yang juga tidak merasa bersalah karena itulah yang dia pahami dan yang dia ketahui serta merupakan hal yang biasa karena ia tak sendiri berbuat seperti itu.

Pencitraan dihasilkan dari dalam atau internal baik orangperorang maupun institusi, masyarakat bahkan negara. Sering kita dengar larangan-larangan orang asing ke Indonesia dengan alasan keamanan, maskapai penerbangan kita yang dicekal oleh Uni Eropa dsb. Bagaimana dengan Polri? Banyak yang beranggapan dekat dengan polisi malah repot, berhubngan dengan polisi seperlunya saja. Mengapa anggapan demikian selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat? Hal tersebut menjadi isu penting dalam masyarakat, karena tindakan-tindakan para petugas polisi keseharianya (daily case) belum mencerminkan yang sebagaimana seharusnya(profesional, cerdas, bermoral dan patuh hukum). Nilai-nilai yang diyakininya bukan kemanusiaan, keselamatan, keamanan, pendidikan. Sehingga yang ditampilkan adalah sikap-sikap atau tindakan yang membuat orang atau masyarakat tidak percaya kepada polisi. ” Lahir iku utusaning batin”, yang ditampilkan miring-miring berarti batinya juga miring dan nilai-nilai yang diyakininya juga miring. Kalau yang diyakini nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan, keamanan, pendidikan dan semua yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat maka tindakan para petugas polisi adalah juga akan menunjukan kepekaan dan kepedulian terhadap masalah kemanusiaan, keselamatan, keamanan, pendidikan dan tentu kesemuanya itu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peran serta Polisi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah memberikan pelayanan keamanan dan rasa aman warga masyarakat, sehingga mereka dapat melaksanakan aktifitasnya untuk menghasilkan suatu produksi, yang mensejahterakan hidup mereka. Dalam konteks ini polisi tidak melakukan tindakan yang anti produktifitas, seperti memalak, menerima suap atau menjadi backing berbagai kegiatan ilegal. Dan tentu keberadaan polisi haruslah fungsional dalam masyarakat, yaitu dibutuhkan dan diiginkan serta mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

Dalam pencitraan ini yang diperlukan oleh Polri sebagai langkah pertama adalah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Bagaimana Polri dapat dipercaya masyarakat? Polri secara sadar berani melakukan reformasi kultural secara mendasar, yaitu merubah nilai-nilai budaya organisasi dari uang, jabatan, tempat-tempat basah, birokrasi yang patrimonial yang dibangun dengan kedekatan-kedekatan personal menjadi nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan, keamanan, pendidikan dalam birokrasi yang rasional dan modern yaitu dibangun dengan pendekatan impersonal atau pendekatan kerja serta adanya akuntabilitas kepada publik. Sehingga nilai-nilai budaya tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi para petugas polisi dalam menjalankan tugasnya. Perubahan secara kultural merupakan tindakan ” to change the mind set of police officers”. Yang berarti para petugas polisi tidak melakukan tindakan yang membuat masyarakat tidak percaya seperti: KKN, tidak profesional dalam melaksanakan tugas, apatis/masa bodoh, arogan, melakukan tindak pidana, pilih kasih (tidak fair), melakukan tindakan kekerasan, atau melakukan tindakan tercela lainya yang melanggar moral maupun nilai-nilai budaya masyarakat.

Keberadaanku Aman, Menyenangkan dan Bermanfaat Bagi Masyarakat

“Dadi polisi kudu ono lelabuhane, ora ono lelabuhane ora ono gunane” keberadaan polisi harus ada manfaatnya bagi masyarakatnya, jika tidak bermanfaat tidak ada gunanya, maka polisi akan dianggap benalu, dianggap musuh yang menyusahkan atau menyengsarakan masyarakat. Sekarang ini Polri telah mengadopsi community policing sebagai model pemolisianya melalui Polmas.Tentu akan membawa konsekuensi besar yaitu perubahan perilaku dan tindakan-tindakan petugas kepolisian baik tingkat manajemen maupun tingkat operasional. Perubahan yang mendasar adalah dimulai dari adanya kecintaan akan tugasnya. Tugas apapun yang diberikan atau yang dipercayakan harus menjadi amanah dan harus dicintai dan ada kebanggaan. Hal ini perlu dimulai dari adanya diskripsi dan analisa kerja yang jelas dan tertulis yan dibuat secara berjenjang dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi, secara mendetail sebagai formalisasi tugas. Adanya standarisasi keberhasilan tugas yang bervariasi antara satu tempat tugas dengan yang lainya. Untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan tugas perlu adanya penilaian kinerja yang obyektif, konsisten dan konsekuen. Tentu bagi yang bekerja dengan baik atau yang berprestasi harus dihargai, demikian halnya yang tidak berprestasi atau yang melanggar ada sanksi atau hukumannya. Yang tertuang dalam sistem reward and punishment. Dan tentu setiap pekerjaan dalam masing-masing bagian atau satuan mempunyai etika kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban baik internal maupun kepada masyarakat,yang bervariasi dan dibuat secara berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Yang mencakup hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, produk-produk yangharus dihasilkan serta sanksinya bila melakukan pelanggaran.

Melakukan suatu perubahan kebudayaan maupun peubahan perilakua(to change the mind set of police officers) tidak dapat secara instan atau dengan cara – cara yang mendadak atau yang sifatnya temporer, mealinkan dilakukan secara bertahap, dan berkesinambungan. Pernah seorang pejabat Polri bertanya kepada saya:”apa hasilnya community policing mu itu toh polisinya juga masih begini-begini saja”. Saya pun balik bertanya: ” apa hasilnya bapak mensekolahkan putra-putrinya yang sudah bertahun-tahun masih saja mengeluarkan uang untuk membiayainya?”. “anak saya kan belum lulus dan belum bekerja” jawabnya. “sama halnya dengan community policing ini pak sekarang ini masih ditabur, ada yang jatuh di lumpur, ada yang di aspal, ada yang dimakan burung-burung, tentu aneh kalau bapak tanya hasil panenanya”.

Tahapan untuk melakukan perubahan adalah melalui pengertian dengan memberitahu yang dialkuakan melalui kampanye atau sosialisasi yang terus menerus. Tahap selanjutnya adalah memahami. Pemahaman diperoleh melalui pelatihan, pendidikan yang terus menerus dilakukan. Tahap selanjutnya adalah tahap bisa memanfaatkan, yang dapat dilakukan melalui uji coba atau pilot proyek atau proyek percontohan. Dan apabila sudah dapat dilaksanakan dalam pilot-pilot proyek tersebut barulah dikembangkan. Kita harus sabar dan konsisten serta mengutamakan proses yang berkesinambungan. Saya pernah bertanya kepada Profesor Ichmi dari Jepang untuk mengimplementasikan community policing, beliau memberi naseheat: don’t be haste, jangan tergesa-gesa. Antony de Mello mengatakan dalam pepatahnya :” pada saat kita tidak tergesa-gesa kita samapai tujuan”. Ini bukan anti kecepatan cepat itu baik tetapi tergesa-gesa itu yang tidak baik.

Perubahan perilaku bagi petugas kepolisian hendaklah dapat mengikrarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan, keamanan, pendidikan, tentu ini bukan sekedar slogan atau jargon-jargon gombal yang tidak pernah ada ujung pangkalnya. Yang terpenting adalah keberadaan polisi benar-benar dapat dirasakan aman bagi masyarakat. Keberadaan polisi memberikan keamanan bgai masyarakat atau masyarakat merasa aman, terlindungi. Pada suatu ketika ada kerusuhan etnik di Pekalongn, sehingga warga keturunan salah satu etnik tidak berani keluar rumah, mereka pasrah, saat di luar ada suara sirine kendaraan aparat yang sedang berpatroli, mereka terasa aman, nyaman, adem ada aparat yang menjaga.

Keberadaan polisi menyenangkan bagi masyarakat. Polisi yang ramah, sopan, santun dalam berkomunikasi dan mampu memanusiakan manusia lainya. Walaupun bertindak tegas dalam melakukan upaya paksa namun tetap memberikan jaminan dan perlindungan HAM. Tentu polisi mengangkat harkat dan martabat manusi sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia.

Keberadaan polisi bermanfaat bagi masyarakat. Polisi memberikan petunjuk bagi yang tidak tahu, memberikan perlindungn bagi yang ketakutan, memberikan pelayanan bagi yang membutuhkan pelayanan kepolisian, dan keberadaanya dapat dirasakan ada manfaatnya dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini polisi tidak bermain-main dengan yang namanya kegiatan ilegal, memalak, menenima suap. Tentu manfaat polisi bagi masyarakat diperoleh melalui kinerja yang profesioanal, petugas yang mampu membagun citra positif di masyarakat tentu kebanggaanya adalah manakala bermanfaat atau berguna bagi masyarakat.Dan bukan lagi uang, jabatan basah atau hal-hal yang memalukan atau aib bagi masyarakat.
Penutup

Dalam proses perubahan ada kelompok-kelompok yang menentang atau merasa dirugikan adanya perubahan. Tindakan yang dialkukan adalah diajak komunikasi agar mereka juga merasa memiliki dan menjadi bagaian dalam perubahan ini. Difasilitasi atau diberikan bantuan atau fasilitas-fasilitas sehingga tidak merasa dikucilkan dan tetap dimanusiawikan. Diberi motifasi atau dorongan, untuk meyakinkan bahwa dirinya merupakan bagian penting dalam organisasi. Di manipulasi yaitu dengan kewenangan yang ada diberi penghargaan atau diberi kesempatan.

Perubahan perilaku para petugas polisi merupakan bagian dari perubahan kebudayaan Polri. Yaitu adanya perubahan dari polisi yang antagonis menjadi polisi yang protagonis atau polisi yang humanis. Yang mengacu pada soko guru demokrasi yaitu : supremasi hukum (hukum menjadi panglima), memberikan jaminan dan perlindungan HAM, transparansi, akuntabilitas kepada publik, berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta adanya pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian. Dan dalam melakukan perubahan tidak dapat dilakukan secara instan atau dengan tergesa-gesa tetapi dengan bertahap dan berkesinambungan.

 

 

Tentang nickymiftha

My WordPress
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s